TEROPONG – SANGATTA. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Dimana, hal ini merupakan bentuk tindaklanjut Pemkab Kutai Timur atas intruksi Presiden Joko Widodo untuk merefocusing anggaran sebesar dua persen dari dana alokasi umum (DTU).
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, bansos BBM itu sudah mulai disalurkan kepada masyarakat. Ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas untuk menyalurkan bantuan itu, seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Kami sudah mulai menyalurkan bansos BBM kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Dimana bantuan itu disalurkan melalui empat OPD seperti Dinsos, Dishub, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata dia.
Orang nomor satu di Kabupaten Kutai Timur ini juga menjelaskan, bahwa bansos yang diberikan ini nilainya tidak seberapa. Namun, ia meminta kepada penerima manfaat untuk bisa memanfaatkan bantuan itu sebaik mungkin utamanya untuk kesejahteraan keluarga. Misalnya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, hingga digunakan untuk modal kegiatan usaha dan lain sebagainya.
“Pasti semua orang merasa nilai bantuan yang diberikan tidak seberapa. Tapi kami meminta kepada masyarakat penerima manfaat bisa menggunakan bantuan itu semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keluarganya,” jelas dia.
Sekedar diketahui, Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Perhubungan dengan sasaran ojek online sebanyak 406 orang dengan besaran diterima Rp 846 ribu per orang. Angkutan kota sebanyak 49 orang dengan besaran diterima Rp 3.172.500. Total penerima sebanyak 455 orang disalurkan dengan sistem non tunai ke rekening masing-masing penerima melalui Bank Kaltimtara. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan sasaran bantuan modal usaha bagi tenaga kerja rentan sebanyak 60 rang dengan besaran diterima Rp 10 juta per orang. Bantuan modal usaha bagi kewirausahaan sebanyak 50 orang sebesar Rp 10 juta per orang dengan total penerima 110 orang dengan total anggaran sebanyak Rp 1,10 miliar. Dinas Koperasi dan UMKM dengan nilai Rp 6,2 miliar jumlah penerima 4.138 UMKM dengan besar penerimaan Rp 500 ribu selama 3 bulan untuk 16 kecamatan kecuali Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan,” tambahnya. Terakhir, Dinas Sosial dengan sasaran bantuan untuk masyarakat miskin yang ada dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 11.175 KK. Besaran bantuan Rp 290 ribu per bulan selama tiga bulan dengan total Rp 870.000 per KK. Total dana yang akan disalurkan Rp 8,7 miliar.
