TEROPONG – Politisi senior PDI-P Kutim, Siang Geah menuturkan adanya saran dan kritik dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait pelaksanaan Pilkades serentak 2021.

RDP tersebut menurutnya juga dilaksanakan untuk menjalin sinergi dan komunikasi antara DPRD dengan dinas terkait mengenai, regulasi, tahapan hingga pelaksanaan Pilkades yang akan digelar pada bulan Oktoner 2021 mendatang tersebut.

“Sebagai anggota dewan pasti masyarakat banyak yang akan bertanya kepada kami tentang pelaksanaan Pilkades tersebut, selain itu dengan RDP ini kami juga bisa memberikan saran dan kritik yang membangun demi kelancaran kegiatan uang akan dilakukan oleh 62 desa di Kutim tersebut,”ujarnya saat ditemui seusai kegiatan RDP di Kantor DPRD Kutim.

 

Senin (31/05/2021).Siang Geah juga menyampaikan bahwa dalam rapat secara tertutup tersebut dirinya juga sempat mempertanyakan terkait siapa saja yang berhak memilih kepada panitia pelaksana dan juga dinas terkait.

Pertanyaan tersebut menurutnya dilontarkan sebagai bahan antisipasi bagi pihak penyelenggara dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan Pilkades. Sehingga dalam kegiatan tersebut diharapkan akan terlepas dari indikasi dan kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

“Selain kepanitiaan dapat berjalan dengan baik, hasil dari Pilkades ini juga dapat dipertanggungjawabkan karena kandidat yang mencalonkan dan menang dalam kontestasi ini memang benar-benar dipilih oleh masyarakat dan mempunyai kompetensi,” tutupnya. (Nu/Q)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here