teropongmedia.com Sangatta– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) targetkan 95 persen masyarakat Kutim harus miliki jaminan kesehatan terutama bagi warga tidak mampu. Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan saat ini kepemilikan jaminan kesehatan baru mencapai 78 persen.

“Tahun 2020 kita targetkan masyarakat Kutim wajib miliki BPJS Kesehatan, paling tidak 95 persen yang kita utamakan adalah warga tidak mampu, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar datanya valid,” jelasnya Senin (2/9/2019).

Nantinya, warga harus mendaftarkan diri ke Dinsos dan memenuhi syarat PBI dan akan diusulkan sebagai peserta ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya.

“Kalau anggaran Pemda tidak cukup maka peserta PBI akan diusulkan keperiode berikutnya, tak perlu khawatir pembiayaan akan ditanggung oleh negara melalui anggaran Kemenkes,” pungkasnya.

Iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Umumnya penerima BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.

“Akan dibayarkan melalui APBN, dan warga yang menerima harus terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) jadi iurannya ditanggung negara,” tambahnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here